RANTEPAOPOS.ID-TORAJA UTARA,– Patut diacungi jempol terkait dengan keputusan oleh Tallu Batu Lalikan yang terdiri dari Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat melalui Kombongan Kalua’ (Musyawarah Besar) yang digelar di Tongkonan Sangngullele BPS Geraja Toraja, 05 September 2019.
Berikut bunyi uraian surat keputusan tersebut dan masing-masing bertanda tangan:
Pada hari ini Kamis tanggal lima September Dua Ribu Sembilas Belas dilaksanakan Kombongan Kalua’ terdiri dari tiga unsur yaitu unsur Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat yang dihadiri Pemerintah, Penyelenggara PILKALEM, Penyelenggara PILKADA, FORKOMPIMDA, PMTI, KNPI, OKP-OKP, tokoh-tokoh Agama, tokoh-tokoh Adat, tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh-tokoh Pemuda, tokoh-tokoh Perempuan dan unsur-unsur lainnya. Membahas topik “Merumuskan Strategi dan Aksi Bersama Pelaksanaan Pilkalem dan Pilkada Tanpa Politik Uang.
Adapun poin-poin yang disepakati adalah:
1. Peserta Kombongan sepakat bahwa politik uang akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, bertentangan dengan adat dan budaya Toraja dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di NKRI. Olehnya itu dalam PILKALEM dan PILKADA yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dan 2020 peserta kombongan sepakat menolak segala bentuk praktik politik uang.
2. Untuk menghadapai PILKALEM dan PILKADA, masing-masing Lembaga (Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Adat) akan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing dan akan saling mendukung dan mensuport dalam mewujudkan PILKALEM dan PILKADA tanpa politik uang. Perlu ada pendidikan politik.
3. Dalam rangka menghadapi PILKALEM yang akan dilaksanakan di 53 Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan 87 Lembang di Kabupaten Toraja Utara dan juga dalam rangka menghadapi PILKADA 2020, Peserta Kombongan sepakat mendirikan posko relawan bersama.
4. Dalam rangka menghadapi PILKALEM, peserta kombongan akan membentuk 1000 relawan tanpa harus dibayar ditempatkan disetiap TPS minimal 2 Relawan. Pembukaan Posko pendaftaran relawan akan dilaksanakan minggu depan di Halaman BPS Gereja Toraja. Relawan yang dibentuk akan dibekali pengetahuannya dalam bentuk BIMTEK yang memiliki tugas tanggungjawab dalam memantau memastikan terlaksaanya PILKALEM tanpa politik uang, termasuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang serta mendapat perlingdungan dari pihak yang berwenang. Untuk relawan PILKADA 2020 akan dibahas dan akan dibentuk dikemudian hari. Pihak Keamanan dan Bawaslu akan bekerja sama dengan tim relawan dalam rangka menegakkan hukum.
5. Semua calon Kepala Lembang yang akan bertarung di PILKALEM harus menandatangani pakta Integritas dan deklarasi Calon yang dihadiri semua elemen. Apabila terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi sebagai calon Kepala Lembang dan apabila dikemudian hari meskipun telah menjabat kepala lembang dan terbukti melakukan praktik politik uang pada saat pencalonan dapat diberhentikan menjadi Kepala Lembang.
6. Semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung di Kapubaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara harus menandatangi Pakta Integritas untuk tidak melakukan praktek Politik Uang baik itu calon, timsus, pendukung maupun sponsor.
7. Peserta Kombongan mendukung pihak penyelenggara PILKALEM dan PILKADA dalam menegakkan aturan dan jangan ragu dalam memberikan sanksi.
8. Pihak Keamanan dan pihak penyelenggara PILKALEM dan PILKADA yang hadir dalam kombongan ini mendukung sepenuhnya kesepakatan ini.
9. Peserta Kombongan Sepakat memberi nama gerekan ini adalah Gerakan Tallu Batu Lalikan dan membentuk tim koordinasi/tim perumus yang terdiri dari 3 pilar, pemuda dan kaum perempuan. Tim yang dibentuk akan diberikan mandat untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan gerakan Tolak Politik uang dalam PILKALEM dan PILKADA.
Diketahui, Peserta Kombongan Kalua’ ini dihadiri oleh PMTI Fred Batong, Pimpinan2 Agama, AMAN Toraya dan tokoh2 Adat, Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten, Pemerintah Daerah, Akademisi, KNPI, OKP-OKP, BEM, Ketua-ketua Organda dan Jurnalis.(yoel)
Komentar