oleh

Di Musrenbang Kecamatan Rantepao, Masyarakat Minta Usulannya Diakomodir Pemda

Torayapos.co.id-Toraja Utara,– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rantepao RKPD 2024, Kabupaten Toraja Utara digelar, Selasa (28/2/2023), dengan dihadiri anggota DPRD Toraja Utara Dapil I, para Lurah/Lembang dan kepala lingkungan serta tokoh masyarakat.

Musrenbang tersebut dipimpin langsung Camat Rantepao, Jeniaty Rike Ekawaty didampingi anggota DPRD, tanpa kehadiran pimpinan OPD yang hanya diwakili oleh kepala-kepala bidangnya.

Warga menyampaikan keluhannya dalam Musrembang tersebut, diantaranya ada banyak usulan program Musrenbang tahun lalu tidak terakomodir dalam APBD 2023 padahal menurut mereka usulan tersebut masuk dalam skala prioritas.

Semisal, peningkatan jalan yang ada di Lembang Limbong termasuk di wilayah Singki.

“Toraja Utara daerah Pariwisata, Lembang Limbong ada objek wisatanya, tapi kenapa jalan utama di Limbong tidak dilakukan perbaikan, padahal sudah diusulkan berkali-kali dalam Musrenbang sebelumnya, kenapa ada wilayah yang tidak ada objek wisatanya justru lebih dominan anggarannya ke sana, kenapa bisa begitu?,” ketus warga perwakilan dari Lembang Limbong.

Bukan hanya itu, masyarakat Rantepao sampaikan keprihatinanya terkait dengan dibongkarnya kantor Camat Rantepao dan Lurah Penanian, sehingga kedua kantor tersebut hanya numpang ditempat lain, itupun suasana kantornya tidak mendukung alias tak layak.

“Sangat kita sayangkan Kantor Kecamatan Rantepao dan Lurah Penanian dibongkar habis, padahal ini aset Pemda, dan sekarang menumpang di tempat lain, tentunya ini sangat menganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena suasana tempatnya tidak mendukung,” kata salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Rantepao.

Usulan-usulan masyarakat baik infrastruktur, ekonomi dan sosial mengharapkan agar benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah, jangan sampai tidak masuk dalam program OPD-OPD terkait untuk tahun anggaran 2024 mendatang.

“Kami harapkan apa yang kami sudah usulkan yang sifatnya skala prioritas supaya pemerintah daerah benar-benar memperhatikannya dan dimasukkan dalam APBD 2024 mendatang,” harap Samuel. (yoel).

 

Komentar