Aspirasi Aliansi Masyarakat Buntu Burake  Direspon Positif DPRD Tana Toraja

Aspirasi yang disampaikan ada empat point, yakni pembagian hasil pengelolahan wisata religi Buntu Burake, pemetaan/pengukuran lahan kebun masyarakat di Buntu Burake sesuai surat kesepakatan Pemda pada tanggal 14 September 2017, pengelolaan kawasan wisata religi Buntu Burake diserahkan pada masyarakat Kelurahan Buntu Burake (reformasi pengelolaan), dan  pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Buntu Burake

Di depan anggota  DPRD penerima aspirasi, para demonstran dengan tegas mengatakan, jika dari empat point tuntutannya itu tidak terpenuhi maka akan kembali mengadakan aksi lanjutan.

Usai penyampaikan aspirasi, para demonstran dipersilahkan masuk ke dalam ruangan dan diterima langsung oleh anggota DPRD Tana Toraja sebagai yang bertugas untuk menerima aspirasi tersebut.

Di depan demonstran, Anggota DPRD Kristian HP Lambe mengatakan pihaknya (DPRD Tana Toraja) akan segera memanggil dinas terkait untuk duduk bersama guna melihat data yang mereka punya (Pemkab Tana Toraja) dengan yang ada di masyarakat supaya data itu dicocokan, karena terlihat ada selisih nominal.

“Pemanggilan dinas-dinas tersebut  tujuannya untuk mencocokkan  data yang mereka punya dengan yang ada di masyarakat  supaya ini dicocokan itu maksudnya agar ada transparansi dan keterbukaan mengenai pendapatan retribusi yang sebenarnya. Ini sangat penting, dan perlu segera disikapi jangan sampai terjadi  kerugian negara dan kerugian masyarakat,” jelas anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini.

Ditambahkan Kristian, kesimpulan lain dalam pertemuan itu,  yaitu masyarakat Kelurahan Burake melalui yayasan yang dibentuk  perlu ada izin dari Kementrian Hukum dan HAM  baru bisa untuk mendapatkan hasil  seperti yang dijanjikan  pemerintah daerah sehubungan dengan pengelolaan.

Selain itu, lanjutnya, mereka minta  untuk pembangunan kantor lurah yang terbengkalai selama bertahun-tahun.

Wartawan : Efraim

Editor          : Yoel