6 FRAKSI DPRD TORUT TERIMA LKPJ BUPATI, DISERTAI SEJUMLAH CATATAN

Dalam sidang itu,  dari 6 fraksi yang ada dalam DPRD Toraja Utara semuanya menerima LKPJ bupati, namun disertai dengan sejumlah catatan.

Misalnya dari fraksi Gerindra,  juru bicara  Dedy Rantepasang. Dikatakan bahwa Fraksi Gerindra memahami terkait capaian kinerja Pemerintah Daerah baik dalam segala urusan dan program dalam jumlah anggaran yang tersedia sudah berjalan baik.

Namun katanya, banyak hal yang perlu dievaluasi sebagai  motivasi membangun komitmen untuk Toraja Utara. Seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, banyak impact yang belum maksimal. Sektor pariwisata menggunakan anggaran 13 M untuk promosi tapi

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum signifikan.

Banyaknya toko modern beroperasi seperti Alfamidi, Indomaret dan lainnya. Pasar modern ini mematikan usaha kecil menengah (UKM)  serta mematikan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini  bertolak dengan visi yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Lanjutnya, dalam pengisian jabatan di instansi pemerintah diharapkan pengkajian yang mendalam dan jangan karena kepentingan politik semata.

“Dengan berbagai evaluasi yang ada,  kami dari fraksi Gerindra menerima LKPJ Bupati dan akan di bahas lebih lanjut,” katanya.

Fraksi Golkar, dengan juru bicara  J.K Tondok. Disebutkan, terkait LKPJ Bupati tahun anggaran 2018 Fraksi Golkar menerima dan menyetujuinya. Dan sebagai catatan masih perlu upaya-uapaya peningkatan PAD, peningkatan Kesehatan, peningkatan Infrastruktur, scepatnya pembayaran dana insentif daerah (DID) dan pembayaran tunggakan gaji tenaga kontrak.

Fraksi PDIP, juru bicara  Ariadi Gala. Dikatakan,  Toraja Utara sudah berdiri  9 tahun sebagai daerah otonom. Untuk itu  kita perlu realisasikan kantor bupati, kantor DPRD. Pembangunan kantor bupati sampai saat ini belum tuntas meski sudah menggunakan biaya 2 tahun anggaran, penataan dan jumlah PHT di Toraja Utara perlu dievaluasi, perlu dilakukan penertiban bantaran sungai dan perlunya pengkajian pemberian izin minimarket.

“Kami dari Fraksi PDIP menerima LKPJ Bupati 2018 dan akan dibahas lebih lanjut di tingkat komisi,” kata  Ariadi Gala.

Fraksi Demokrat juru bicara Stepanus Sarese. Dikatakan, Demokrat LKPJ  harus memenuhi realisasi capaian indikator kinerja di tahun 2018 dan capaian kinerja. Yang dilaporkan hanya sebatas output hasil kinerja, manfaat dan impact. Masih belum terpapar secara terperinci dan tidak dikaitkan dalam program namun hanya penyerapan nilai dana.

“Hasil kinerja di berbagai OPD belum maksimal dan hal itu dilihat dari capaian PAD dari tahun ke tahun belum optimal,” kata Stepanus Sarese

Ditambahkan, masih sejumlah permasalahan yang dialami oleh OPD/SKPD, seperti penempatan jabatan yang tak sesuai dengan basic, kemampuan SDM yang belum maksimal, pelayanan pendidikan belum optimal. Khusus sektor pendidikan ini menjadi perhatian dalam  melaksanakan pelatihan pendidikan sesuai dengan standar kompetensi, peningkatan pembangunan infrastruktur sesuai asas dan manfaat masyarakat.

Kemudian,  untuk sektor kesehatan diharapkan agar dimaksimalkan peningkatan alat kesehatan dan akses jalan menurut RSUD Pongtiku.

“Berdasarkan catatan di atas kami menerima LKPJ Bupati dan akan dibahas di tingkat Komisi,” kata Sarese

Fraksi Nasdem dngan juru bicara Paulus Toding. Mengatakan,  menanggapi LKPJ Bupati masih banyaknya sektor yang masih perlu dibenahi. Yang masih perlu diperhatikan adalah peningkatan pariwisata, peningkatan infrastruktur dan dunia pendidikan.

“Dengan catatan ini kami terima LKPJ Bupati,” jelasnya

Fraksi Hanura, juru bicara Agustinus Parrangan.  Dalam pandangan umumnya mengatakan, masih banyaknya aspek yang menjadi perhatian dan perlu dibahas di tingkat umum seperti di tahun 2016 sampai 2018 indeks pembangunan manusia terus meningkat dari tahun ke tahun, tak hanya itu di tahun ini semoga target PAD dapat tercapai sehingga tidak menimbulkan lagi hutang nantinya di kemudian hari.

“Harap Kadis pendidikan segera diangkat dan dilantik, penuntasan gaji tenaga honorer segera di bayarkan. Dengan berbagai catatan kami terima LKPJ Bupati tahun 2018 dan akan dibahas di tingkat komisi,” jelas Agustinus Parrangan.

Bupati Toraja Utara DR. Kalatiku Paembonan, M. Si menyampaikan terima kasih dan menjawab beberapa hal terkait pandangan umum keenam fraksi.

“Dari segi pariwisata memang ada penurunan dari 2017 ke 2018, tak hanya Toraja Utara namun beberapa daerah lainnya yang menjadi kawasan pariwisata seperti Bali, Danau Toba dan beberapa lokus strategi pariwisata nasional lainnya mengalami jumlah penurunan kunjungan,” kata bupati

Kemudian, terkait penertiban bantaran kali sudah diupayakan, namun disisi lain  perlu memahami dan melaksanakan penertiban itu berdasarkan undang-undang sehingga masyarakat nantinya yang mendapatkan penertiban bisa menerima dan tak menimbulkan konflik di lapangan.

Untuk dunia pendidikan tentu Pemerintah Daerah selalu mensupport secara penuh karena orang Toraja hanya modal pendidikan agar bisa menjadi bekal di perantauan.

“Menurut evaluasi Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulsel, dunia pendidikan di tingkat SLTA (SMA) mengalami peningkatan dari lima besar menjadi tiga besar di 24 kab/kota di provinsi Sulawesi Selatan,” jelas bupati.

Ditambahkan, terkait pembangunan infrastruktur dalam mendukung sektor ekonomi masyarakat dan pariwisata, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai pembangunan seperti pembangunan jembatan sudah dikerjakan 28 unit, pembangunan jalan kabupaten sepanjang 221 KM, dalam 3 tahun ini sudah dikerjakan pembangunan jalan tani dan tahun ini juga kita mendapatkan 4 jalan provinsi.

Dan, mengenai dana intensif daerah (DID)  kendalanya adalah sampai saat ini dalam pencairanya belum tuntas karena belum parsial apabila sudah diparsialkan akan segera dibuatkan Peraturan Bupati.

Lanjutnya, pembenahan RSUD Pongtiku pihak eksekutif selalu berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kehadiran dokter spesialis sangat mendukung peningkatan type.

“Rumah Sakit Pongtiku tak lama lagi  berubah status dari type D menjadi type C dengan hadirnya 6 dokter spesialis,” imbuh Bupati

Terkait membludaknya tenaga honorer solusi yang diberikan oleh Bupati ialah akan melakukan evaluasi dengan catatan melakukan tes sesuai basic, dan mengenai penempatan jabatan bagi pejabat eselon yang akan dilantik sesuai basicnya.

“Pelaksanaan  management sumber daya manusia  dibutuhkan kerjasama yang baik dalam melakukan evaluasi, sehingga apa yang diharapkan bersama dapat tercapai,” pinta bupati.

Mengenai pasar modern, ujar bupati, seperti Indomaret, Alfamidi Pemda lakukan langkah-langkah melalui  upaya meminta evaluasi dari koresponden dari masyarakat dan itu dibangun berdasarkan permintaan masyarakat sehingga hal itu ada di Toraja Utara, Namun, Pemerintah Daerah terus mengawasi dan membatasi perkembangan pasar modern ini jangan sampai nantinya dapat mematikan ekonomi masyarakat.

Reporter : Basry

Editor      : Yoel R Datubakka