rantepaopos.id-Toraja Utara- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah ( BAPPEDA) Kabupaten Toraja Utara selenggarakan Pembuatan Kajian Lingkungan Srategis Perubahan RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021.
Kajian ini untuk Evaluasi Capaian Indikator Sustainable Development Goals ( SDGs ) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH ) sebagai Alat Pengendali Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2019.
Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Bappeda Ir. Aris Mantong dengan menghadirkan Ahli Fungsional Perencana Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Sri Hidayat, S. Si, M. Si selaku Narasumber, dan Praktisi Tim SGDs La Ode Sir Igbal.Bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Toraja Utara, Jumat (22/3/2019).
Rapat ini dihadiri Kepala SKPD atau yang mewakili, Kepala Statistik Kabupaten Toraja Utara Joni Matasik, Serta Toko Masyarakat.
Aris Mantong jelaskan, penyusunan KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program.
Disebutkan, berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD melalui tahapan-tahapan seperti, Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPMJD, Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dan Penjaminan Kualitas.
Sementara narasumber dari Provinsi Sulawesi Selatan beberkan beberapa capaian Indikator SDGs/ TPB di Kabupaten Toraja Utara yang meliputi Indikator yang telah tercapai, Indikator yang belum tercapai, Indikator yang belum ada data, dan Indikator yang belum di laksanakan.
Katanya, dari 199 Indikator yang ada itu, baru 35 yang tercapai atau memenuhi target dan terlaksana sekitar 17,59%.
“Masalah-masalah dalam pengumpulan data yaitu beberapa Indikator Data tidak berdokumentasi dengan baik, Data SDGs belum didatakan pengumpulan data, Data SGDs tidak terkait Indikator perangkat Daerah dan beberapa Indikator SDGs adalah Indikator baru yang belum pernah dilaksanakan perangkat Daerah, ” jelas salah satu nara sumber dari provinsi Sulsel. (basry).
Komentar