Torayapos.co.id-Toraja Utara,– Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) yang dipimpin Simbong Ranggina telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Lembang atau Desa Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris DPML Toraja Utara, Anugrah Yaya Rundupadang, menyebutkan bahwa Busrenbang tingkat Lembang ini dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2025, berjalan lancar dan transparan.
“Sebelum penetapan Musrenbang tingkat Desa didahului penetapan RKPDS melaui pra Musrenbangdes, yaitu bagaimana masyarakat berkumpul, musyawarah menentukan usulan-usulan kegiatan yang akan didanai oleh dana desa baik tahun 2026, dan juga usulan untuk tahun 2027 yang sumber dananya bukan hanya dari dana desa tetapi juga dari ADL (Alokasi Dana Lembang) di Kabupaten,” jelas Yaya.
Hasil Musrenbang desa ini, lanjutnya, akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan pada bulan Febaruri 2026 mendatang guna mengusulkan apabila ada kegiatan-kegiatan di desa yang bisa didanai oleh OPD atau dana aspirasi dari anggota DPRD setempat.
Kami (DPML,red)), ujarnya, sudah melaksanakan penetapan APBDS melalui Musrenbang desa menghadirkan semua stakeholder seperti kepala lembang dan aparatnya, ketua BPL dan anggota, kepala dusun, semua kader dari Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinkamtibmas dan Babinsa. Itu dimaksudkan agar semua masyarakat ketahui secara transparan apa yang akan dikerjakan dari Dana Desa dan ADL untuk tahun 2026.
“Kesimpulan untuk tahun aggaran 2026, masih sama dengan 2025 yaitu, 20 % dari dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan yang dikelolah oleh Bunlem (Badan Usaha Milik Lembang),” kata Yaya.
Kemudian, kata Yaya, ada dua jenis program dalam penetapan Musrenbang tingkat desa, yaitu inmark dan non inmark. Inmark artinya yang wajib seperti BLT yang sudah dihitung berapa persen, pencegahan stunting dan ketahanan pangan. Sementara program non inmark seperti kegiatan infrastruktur yang menunjang pedesaan dan kegiatan lainnya.
“Saat Musrenbang desa kami menekankan bagimana pemerintah Lembang (desa) dapat mengerjakan kegiatannya 2025 yang masih tersisa, dan juga bagaimana anggaran desa itu dapat cepat terserap, khususnya di pencairan tahap dua ini, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik seperti pada bidang fisik dan non fisik, dari inmark dan non mark,” imbuhnya.
Penekanan lain, kata Yaya, adalah bagaimana koperasi desa merah putih dapat bersinergi dengan pemerintah lembang, karena sudah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan, misalnya simpan pinjam dan kegiatan-kegiatan koperasi lainnya.
“Kami harapkan pengurus koperasi desa merah putih akan di Bimtek oleh Dinas Koperasi sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengurus koperasi desa merah putih ini,” harapnya.
Yaya mengatakan, pihaknya juga menekankan pada pengurus Bunlem untuk dapat segera melaksanakan kegiatan yang anggarannya cukup besar tahun ini yakni 20 persen dari dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan.
“Dari program ketahanan pangan ini kita lihat banyak desa yang mengganggarkan untuk peternakan babi, indukan babi, peternakan ayam, bebek dan kegiatan-kegiatan hortikultura seperti penanaman jagung yang diharapkan lahannya minimal satu Ha.
“Kita lihat semua desa sudah mulai gerak, untuk holtikutura kita dorong sayur mayur dan bibitnya bisa diambil di dinas pertanian, bisa juga dibeli melalui dana yang sudah dikucurkan itu,” kunci Yaya. (yoel).
Komentar