RANTEPAOPOS.ID-TORAJA UTARA,– Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Kesehatan gelar pertemuan Lembang (desa) danm Lurah se Kabupaten Toraja Utara membahas tentang percepatan, pencegahan dan penurunan stunting dengan prioritas intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
Pertemuan itu tindak lanjut daripada program nasional, hasil utama Riskesdas 2018 Terkait Status Gizi Balita /Baduta yang dipusatkan di ruang pola kantor bupati, Selasa (17/09/2019)
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Torut Ika Wahyuni sebagai narasumber dalam pertemuan ini menjelaskan, prevalensi Balita stunting turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30.8% pada tahun 2018. Prevalensi Baduta stunting juga mengalami penurunan dari 32.8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018.
Kemudian prevalensi Balita gizi buruk/gizi kurang dan kurus/sangat kurus juga cenderung mengalami penurunan pada Tahun 2013-2018.
Namun demikian, katanya, tantangan percepatan penurunan stunting masih cukup besar:
Proporsi Berat Badan Lahir Rendah (< 2500 gram /BBLR) mengalami kenaikan tipis dari 5,7% pada tahun 2013 menjadi 6.2% pada tahun 2018. Panjang badan lahir kurang dari 48 cm mengalami kenaikan dari 20,2% pada 2013 menjadi 22,7% di 2018.
Sementara proporsi Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12 – 23 bulan mengalami penurunan dari 59,2% pada tahun 2013 menjadi 57,9% di 2018. Sedangkan proporsi anak yang tidak imunisasi meningkat dari 8,7% pada tahun 2013 menjadi 9,2% pada tahun 2018.
Untuk percepatan penurunan stunting ke depan antara lain dapat dilakukan dengan mengatasi masalah berikut, seperti ibu hamil dan Balita yang belum mendapatkan Program Makanan Tambahan (PMT) masih cukup tinggi yaitu masing-masing sekitar 74,8% dan 59%.
Proporsi anemia pada Ibu Hamil mengalami kenaikan dari 37.1% pada tahun 2013 menjadi 48.9% pada tahun 2018 (Sumber Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia).
“Faktor pendukung untuk percepatan pencegahan stunting yaitu adanya komitmen politik yang tinggi darj presiden dan wakil presiden, adanya dasar hukum yang cukup kuat seperti UU kesehatan, UU pangan dan perpres 42 tahun 2014 tentang percepatan perbaikan gizi, Indonesia ikut dalam SUN global network, pemerintah sudah mempunyai program-program yang terkait dengan percepatan pencegahan stunting dan beberapa langkah menuju konvergensi sudah dilakukan di tingkat pusat,” terang Ika Wahyuni.
Ditambahkan, kondisi gagal tumbuh pada anak Balita disebabkan kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah berusia dua tahun.
Katanya, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penangangannya perlu dilakukan multisektor yang meliputi, praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (Antenatal Care), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
“Stunting terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu lama atau kronis atau berulang karena makanan yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan gizi tubuh baik karena asupan yang tidak mencakup maupun penyakit infeksi. Kekurangan gizi dan infeksi seringkali terjadi pada usia kehidupan terutama pada periode 1000 HPK,” imbuhnya.
Indikator TB/U, ujar Ika, menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik dan perlu diketahui bahwa 1 dari 3 anak balita di Indonesia mengalami stunting (pendek), jelasnya.
“Dalam pencegahan stunting pada maret 2020 nantinya sejumlah profesor akan hadir di Kabupaten Toraja Utara, dan dalam momentum itu semua kepala lembang akan bertandatangan di depan profesor mengenai penanganan stunting ini,” kunci Ika.
Penulis : Basry
Editor : Yoel R Datubakka
Komentar