Optimalisasi SPM Kesehatan, Dinkes Torut Gelar Sosialisasi Jampersal 

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Staf Ahli SDM dan Kemasyarakatan Setda, Jhoni Parubak mewakili bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan dengan didampingi Kadis Kesehatan, Elizabeth R. Zakaria dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Ritha Rasinan.

Kegiatan ini diikuti seluruh pelayan kesehatan (Dokter, Bidan, pelayan kesehatan dari PNS maupun pht dan tenaga Sukarela se-Torut, yang selama ini hanya Bikor (bidang Koordinasi).

Jhoni Parubak mengatakan, Jampersal  sangatlah penting, dan pemerintah punya perhatian yang bertujuan membantu masalah finansial bagi  masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi.

“Dengan program Jampersal diharapkan agar semua persalinan dapat ditolong di fasilitas kesehatan sehingga dapat mendeteksi secara dini komplikasi yang terjadi agar bisa menentukan tindakan intervensi yang tepat, sehingga jumlah kematian ibu dan  bayi dapat ditekan,” tambahnya.

Sementara Elisabeth R. Zakaria menyebutkan, latar belakang kegiatan Jaminan Persalinan adalah SPM bidang kesehatan dengan 12 indikator, yang didalamnya terdapat indikator Pelayanan Kehamilan, Pelayanan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir.

“Sampai dengan tahun 2018 persentase persalinan di fasilitas kesehatan belum mencapai angka optimal di 90%. Angka ini tidak tercapai diduga permasalahan terkait dengan finansial meliputi ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan, ketidakmampuan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan,” jelasnya.

Dikatakan, dalam tahun 2019, semboyan Dinas Kesehatan Toraja Utara adalah ‘Rakyat Harus Sehat’. Untuk itu, pihak Dinkes  akan selalu berkoordinasi dengan OPD  didalam mewujudkan semboyan tersebut.

Dalam mencapai itu, kata Elisabeth, akan terus melakukan peningkatan  pelayanan serta SDM dalam bidang pelayanan kesehatan serta mendekatkan diri langsung ke masyarakat.

“Dengan cara peningkatan ini serta program Jaminan persalinan ini diharapkan dapat menekan jumlah ibu dan bayi meninggal,” pungkasnya.

Rita Rasinan sebagai salah satu pemateri dalam sosialisasi ini.  Ia mengatakan, sesuai dengan Permendes, PDTT No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa 2019, terdapat poin menyangkut prioritas penggunaan dana desa untuk kesehatan yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar antara lain yang berdampak langsung pada penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi bagi anak-anak,” terangnya.

Diuraikan, kegiatan penanganan stunting dan pelayanan gizi bagi anak-anak meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan menyusui, bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan apotik hidup desa dan kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan ketahanan desa, serta kegiatan penganangan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Reporter : Basry

Editor      : Yoel R Datubakka