rantepaopos.id,– DPRD Kabuapten Toraja Utara gelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD dan nota keuangan Tahun Anggaran 2019, di ruang sidang paripurna DPRD Toraja Utara, Kamis (29/11/2018) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Toraja Utara, Stepanus Mangatta.
Dari Fraksi Hanura Yohanis T. Kendek Allo mengatakan RAPBD TA 2019 Toraja Utara mengalami penurunan, sehingga hal ini menjadi perhatian bersama. Selain itu, fraksi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Pongtiku. Alasannya, karena pelayanan RSUD Pongtiku sampai saat ini tidak maksimal sehingga berimbas pada pendapatan asli daerah.
Fraksi Nasdem yang diwakili Andarias Sulle, memberikan masukan ke semua fraksi agar intens mendalami nota keuangan, karena dari hasil pengamatan ada sejumlah hal yang tidak dilaksanakan yang sudah tertuang dalam APBD sebelumnya, seperti gaji tenaga honorer yang diturunkan.
Disebutkan Andarias, penyampaian nota keuangan Fraksi Nasdem menyetujuinya dengan catatan, masih ada hal-hal tertentu membutuhkan pengkajian, seperti rencana pembelian Hotel Marante yang usianya sudah 30 tahun. Tentunya usia seperti itu akan memakan banyak biaya lagi, apalagi rencananya hotel tersebut akan dijadikan sebagai kantor gabungan dinas-dinas.
Selain itu, lanjut Andarias, yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah diantaranya pembangunan kantor bupati di Panga’ sebab sampai saat ini belum tuntas, kurang maksimalnya pelayanan di RSUD Pongtiku.
“Hal semua ini menjadi catatan bagi Fraksi Nasdem sekaligus sebagai rekomendasi agar diperhatikan dan ditindaklanjuti, sesuai mekanisme yang ada tanpa meninggalkan masalah,” ujarnya
Fraksi Demokrat, dengan juru bicara Alexander Rantetondok, menjelaskan terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun sebesar 0.97% merupakan perhatian kita bersama (eksekutif dan legislatif) untuk mendukung penuh sehingga pengelolaan dan target PAD dapat tercapai secara maksimal.
“Fraksi Demokrat menerima rancangan APBD TA 2019,” kunci Alexander Rantetondok dalam menyampaikan pandangan umumnya.
Sementara dari Fraksi PDIP lewat Antonius Semben menuturkan, dari rancangan awal APBD sebesar Rp.1.117.239.260.225,00,- mengalami penurunan sebesar Rp.4 M atau 0.97%. Rencana pembelian dan pembenahan Hotel Marante disetujui Fraksi PDIP, Pasar Bolu yang sudah ditetapkan 2 kali dalam seminggu agar dikaji ulang dan juga perlu kejelasan rencana pembangunan rumah sakit siloam.
Fraksi Golkar yang dibacakan J. K. Tondok, menyebutkan terkait dengan APBD merupakan hal yang dibahas melalui kebijakan pemerintah daerah dan DPRD, dan dalam pembahasan itu salah satu pertimbangannya adalah mengkondisikan sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri.
Untuk itu, jelas JK Tondok, sasaran, potensi dan aspirasi rakyat tentu menjadi salah satu tolak ukur dan pedoman kerja organisasi Pemda yang ditanggapi oleh badan anggaran (Banggar) DPRD masih banyak yang perlu direvisi.
“Fraksi partai Golkar berpendapat jumlah RAPD Rp.1.117.239.260.225,00,- yang mengalami penurunan kurang lebih Rp.4 M, tentu ini bukan hal yang menjadi penghalang dalam peningkatan pembangunan daerah. Kami dari fraksi Golkar menerima rancangan ini dan akan dibahas lebih lanjut,” ucap J.K. Tondok
Fraksi Gerindra melalui Dedy Rantepasang, menyampaikan pada pemerintah daerah agar menempatkan kepala OPD sesuai potensi yang dimiliki, tidak serta merta ditempatkan begitu saja. Katanya, banyak retribusi daerah tidak terealisasi baik meliputi sektor usaha, pariwisata dan beberapa sektor lainnya yang merupakan bagian kecil dari pada sumber PAD lainnya.
Terkait rencana pembelian Hotel Marante, kata Dedy agar dilakukan revisi kembali, baik melalui kajian hukum dan kajian apresial sebelum dijadikan aset daerah.
“Kami menerima rancangan APBD ini dan dibahas lebih lanjut lagi,” ujar Dedy
Menanggapi pandangan umum fraksi-faraksi, Bupati Kalatiku Paembonan meresponnya dengan positif. Bupati mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk tingkatkan akses jalan melalui pembenahan dan pembangunan kantor bupati di Panga yang ditargetkan selesai tahun ini dan bisa digunakan di 2019 mendatang.
Dijelaskan, analisis konstruksi telah dilaksanakan terhadap pembangunan kantor bupati di Panga’, rencana pembelian Hotel Marante untuk dijadikan kantor gabungan dinas, dan mengenai penurunan PAD tentu menjadi perhatian bersama.
“Keseriusan tampil terdepan menjadi koreksi bersama,” pungkas bupati.
Bupati juga menanggapi tentang mengenai gaji tenaga honorer, diakui bupati, ditemui masih banyak PHT yang fisiknya tidak ada dan namanya masih terlampir. Kasus ini harus diberhentikan PHT yang bersangkutan.
“Soal PHT perlu penertiban, dan hal ini menjadi perhatian kita bersama (pemerintah daerah dan DPRD),” tegas bupati
Terkait dengan terjadinya defisit, dikatakan bupati hal itu disebabkan karena kurang maksimalnya kinerja, dan tentunya hal ini menjadi perhatian melalui upaya bersama sehingga hal ini tidak terjadi lagi ke depan.
Diketahui, dalam rapat paripurna ini hanya dihadiri 23 anggota DPRD dari 35 anggota dewan yang ada. Meski dikatakan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap menjadi penilaian masyarakat terhadap anggota legislatif yang tidak hadir, karena rapat ini sangat penting terkait dengan pembahasan kebijakan anggaran untuk pembangunan dan masyarakat. (Basry)
Komentar