RANTEPAOPOS.ID-TORAJA UTARA,– Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Toraja Utara laksanakan rapat perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019 Kabupaten Toraja Utara dengan dihadiri para pejabat eselon II dan III dari OPD masing-masing.
Diketahui, KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Kegiatan itu dipusatkan di ruang pola bupati, Selasa (10/9) dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Torut Rede Roni Bare didampingi Kepala Bappeda Ir. Aris Mantong dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Matius Sampelalong.
Sekda dalam awal pembukaannya mengatakan, kita syukuri tahun ini Toraja Utara mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat dan provinsi dalam mendukung penuh aktivitas secara keseluruhan, seperti peningkatan jalan provinsi, infrastruktur dan aksebilitas pembangunan lainnya di Toraja Utara.
“Kemarin Pemerintah New Zealand memberikan perhatian bagi guru bahasa inggris kita untuk mengikuti Training of Trainer (TOT) untuk belajar lebih dalam di Selandia Baru, tentu ini merupakan upaya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Toraja Utara. Selain itu, informasi dari Gubernur Sulsel akan mendatangkan 12 investor di Toraja, ini sejalan dengan perintah bapak presiden bagaimana mendatangkan investor untuk berinvestasi,” jelasnya
Ditambahkan, Kabupaten Toraja Utara saat ini baru berumur 11 tahun setelah dimekarkan dari kabupaten induk Tana Toraja. Tentu kondisi ini banyak hal yang menjadi tantangan seperti fokus pada pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan kantor.
Meski pembangunan infrastruktur masih terbatas, ujar Sekda, tapi Aparatur Sipil Negaradi Toraja Utara tidak kalah hebatnya dengan kabupaten lain. Untuk itu sangat saya (Sekda) harapkan ASN di Toraja Utara menjadi ASN Birokrasi yang berkelas dunia dengan menciptakan pelayanan berstandar internasional. Dalam mencapai itu harus dimulai dari hal kecil, yaitu kedisplinan dengan tepat waktu (ontime).
Sekda juga menyinggung adanya defisit, dan katanya salah satu cara menyiasati meminimalisir defisit itu, yakni telah dilakukannya verifikasi ulang pada tenaga honorer, yang tadinya berjumlah 4800 orang, kini sisa 4200 orang, berarti ada pengurangan 600 orang.
“Kedepan kita akan menerapkan sistem kebijakan nomor induk honorer (NIH), kita akan lakukan sistem satu pintu yang dipusatkan di kantor BKPP Torut, ini tujuannya bagaimana mendapatkan tenaga honorer (PHT) yang berkompeten dan loyal,” pungkas Rede Roni Bare.
Menambahkan hal itu, Kepala Bappeda Torut Aris Mantong, menjelaskan, dalam perjalanan APBD Toraja Utara 2019 telah dilakukan parsial pada bulan Mei sebesar 50% atau sekitar 17 milliar. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp. 58 M namun yang tercapai hanya 43 milliar, sehingga hal ini mengakibatkan akumulasi dan meluncur di tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp. 52 milliar,” jelas Aris Mantong.
“Rp. 11,5 M dana tenaga honorer akan dipinjam, dan rencananya akan dirasionaliasasi PHT sehingga hanya 2000 orang PHT. Dana PHT yang akan dipinjam diharapkan dinormalkan kembali Tahun 2020. Badan Kepegawaian Pelatihan Pegawai Toraja Utara akan kembali melaksanakan seleksi berdasarkan kompetensi, sebab yang sudah dilakukan baru pada seleksi berkas di tahun 2019 ini,” imbuhnya.
Aris juga menyinggung tentang penertiban bantaran sungai dan sempadan jalan. Katanya, dalam penertiban ini baru satu titik yang sudah ditertibkan, yaitu diwilayah Kelurahan Mentirotiku, dari tiga titik yang ada.
“Kedua titik yang belum ditertibkan itu, yakni berada pada sekitar daerah Bolu dan bantaran sungai jalan poros Rantepao-Makale tepatnya di depan Hotel Misiliana, penertiban ini memakan anggaran sebanyak Rp. 700 Juta berdasarkan proposal yang masuk,” kunci Aris
Penulis : Basry
Editor : Yoel R Datubakka
Komentar